0% found this document useful 0 votes173 views10 pagesCopyright© © All Rights ReservedAvailable FormatsDOCX, PDF, TXT or read online from ScribdShare this documentDid you find this document useful?0% found this document useful 0 votes173 views10 pagesDampak Pemerintahan Yang Tidak Transparan Dan Sikap PositifJump to Page You are on page 1of 10 You're Reading a Free Preview Pages 5 to 9 are not shown in this preview. Reward Your CuriosityEverything you want to Anywhere. Any Commitment. Cancel anytime.

F Dampak Pemerintahan yang tidak Transparan 6 BAB III PENUTUP 7 A. Kesimpulan 7 hal itu akan berdampak negative bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dampak utama yang ditimbulkan dari penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan adalah korupsi dan penyalahgunaan jabatan public untuk kepentingan pribadi atau kelompok di berbagai

Negara Indonesia terbentuk atas kesepakatan bersama dan itikad baik oleh seluruh masyarakat bangsa Indonesia untuk hidup bersama dalam satu wadah NKRI. Hal tersebut berarti rakyatlah yang memegang kedaulatan tertinggi dalam suatu negara. Namun untuk melaksanakan kedaulatan tersebut, rakyat tidak langsung memerintah dan menyelenggarakan kehidupan kenegaraan sendiri. Mereka memercayakan kekuasaan kepada para wakilnya Penyelenggaraan kehidupan bernegara Indonesia dijalankan oleh pemerintah . Dalam negara demokrasi, pemerintah merupakan lembaga yang diserahi tugas oleh rakyat untuk menyelenggarakan kehidupan bersama, berbangsa, dan bernegara. Pemerintah berisi orang- orang yang diserahi tugas untuk menyelenggarakan pemerintahan. Pelaksanaan pemerintahan saat ini lebih diarahkan pada pembudayaan manusia Indonesia, lembaga perwakilan rakyat, masalah demokratisasi, supremasi hukum, dan hak asasi manusia. Pemerintah harus bebas dari KKN dan harus mampu mewujudkan pemerintahan yang transparan, berwibawa, bersih, efektif, dan eﬁ sien. 1. Pengertian Penyelenggara Negara Dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV tertulis bahwa “Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia…”. Pernyataan tersebut mengandung pengertian bahwa untuk mewujudkan tujuan negara diperlukan suatu lembaga untuk menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yaitu Pemerintah Negara Indonesia. Selain itu, juga tercantum dalam Penjelasan UUD 1945 yang menyatakan “Oleh karena itu UUD harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara…”. Berarti penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia dilakukan oleh para penyelenggara negara. Terdapat 2 pengertian penyelenggara negara, yaitu a. Penyelenggara negara dalam arti luas, yang terdiri dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif. b. Penyelenggara negara dalam arti sempit, yaitu pemerintah eksekutif. Menurut Undang-undang RI No. 23 Tahun 1999, tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, penyelenggara negara terdiri dari a. Penyelenggara di bidang eksekutif, yaitu presiden dan wakil presiden, menteri, gubernur, camat, wali kota, bupati. b. Penyelenggara negara di bidang legislatif, yaitu ketua MPR dan DPR, para anggota MPR, DPR, DPRD, DPD. c. Penyelenggara negara di bidang yudikatif, yaitu hakim, jaksa, penyidik dan panitera. Jadi jelaslah bahwa yang menjadi penyelenggara kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara adalah pemerintah negara. 2. Bentuk-Bentuk Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Bentuk-bentuk penyelenggaraan pemerintahan negara bergantung pada 2 hal, yaitu a. Berdasarkan orang yang memegang kekuasaan pemerintahan negara, Berdasarkan orang yang memegang kekuasaan pemerintahan negara, bentuk pemerintahan negara dibedakan menjadi 3, yaitu Gambar Pemberantasan korupsi menjadi salah satu upaya untuk menciptakan pemerintahan yang transparan, berwibawa, bersih, efektif, dan 1 Bentuk pemerintahan monarki Bentuk pemerintahan monarki merupakan bentuk pemerintahan yang tertua. Monarki berasal dari bahasa Yunani, mono dan archein. Mono berarti satu dan archein berarti pemerintah. Jadi bentuk pemerintahan monarki adalah suatu praktik pemerintahan dengan kekuasaan yang dipegang oleh satu orang raja/ratu/kaisar. Raja mempunyai kekuasaan mutlak dan rakyat harus patuh dan tunduk. Akibatnya, dapat terjadi tindakan sewenang-wenangan terhadap rakyat. 2 Bentuk pemerintahan oligarki Bentuk pemerintahan oligarki adalah suatu bentuk pemerintahan dengan kekuasaan negara dipegang beberapa orang. 3 Bentuk pemerintahan demokrasi Demokrasi lahir sebagai tindakan perlawanan atas sistem pemerintahan oligarki yang gagal mennyejahterakan rakyat. Pemerintahan demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan dengan kekuasaan negara dipegang rakyat. Pemerintahan ini memberikan hak-hak politik kepada warga negara secara bebas melalui demokrasi perwakilan. b. Berdasarkan cara penunjukan kepala negara Berdasarkan cara penunjukan kepala negara, bentuk pemerintahan dibedakan menjadi 2, yaitu 1 Monarki Pemerintahan monarki dipegang oleh satu orang penguasa yang berlaku sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Raja berkuasa seumur hidup dan diperoleh melalui warisan secara turun-temurun, kekuasaannya mutlak. 2 Republik Pemerintahan republik merupakan suatu bentuk pemerintahan dengan kepala negara dipilih oleh rakyat dan menduduki jabatan dalam kurun waktu tertentu. Kepala negara berkuasa atas rakyat sehingga kekuasaannya harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat. 3. Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik Arti pemerintah berbeda dengan arti pemerintahan. Kata pemerintah berasal dari kataYunani kubernan atau nahkoda kapal yang berarti menatap ke depan. Memerintah berarti melihat ke depan, menentukan berbagai kebijakan yang diselenggarakan untuk mencapai tujuan masyarakat, memperkirakan arah perkembangan masyarakat di masa depan, dan menentukan langkah-langkah kebijakan untuk menyongsong perkembangan masyarakat, serta mengarahkan masyarakat pada tujuan yang telah ditetapkan. Pemerintah merupakan aparat atau pejabat yang menyelenggarakan pemerintahan negara. Sedangkan pemerintahan menyangkut tugas dan kewenangan. Jadi pada intinya pemerintahan merupakan segala kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan negara. Sedangkan pemerintah adalah pelaksana tugas dan kewenangan penyelengaraan negara. Penyelenggara pemerintahan negara yang baik goodgovernment merupakan tujuan dari bangsa untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan. Good government ini dilandasi oleh pemahaman bahwa pemerintah adalah abdi masyarakat sehingga harus selalu siap melayani masyarakat dengan baik dalam hubungan timbal balik yang sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing. Good govermance ini berkaitan dengan tata penyelenggaraan yang baik. Asas-asas umum penyelenggaraan negara yang bersih menurut UU No. 28 Tahun 1999 meliputi a. Asas kepastian hukum Berdasarkan asas kepastian hukum, setiap kebijakan penyelenggara negara harus mengutamakan hukum sebagai landasannya. Landasan hukum yang digunakan adalah perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan. b. Asas tertib penyelenggaraan negara Berdasarkan asas tertib penyelenggara negara, setiap pengendalian penyelenggaraan negara harus berlandaskan pada keteraturan, ketertiban, dan keseimbangan. c. Asas kepentingan umum Berdasarkan asas kepentingan umum, setiap penyelenggaraan negara harus mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif. d. Asas keterbukaan Berdasarkan asas keterbukaan, setiap penyelenggara negara harus membuka diri terhadap masyarakat. Dengan adanya keterbukaan dalam peneyelenggaraan negara, masyarakat dapat memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dengan memperhatikan perlindungan hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. Berikan contoh penyelenggaraan negara yang tidak transparan menurut pengetahuan yang Anda peroleh dalam kehidupan sehari-hari! Aktivitas Mandiri Gambar Good government berkaitan dengan tata penyelenggaraan yang baik. Sumber Penyelenggara negara yang bersih berdasarkan UU No. 28 Tahun 1999 adalah penyelenggara yang menaati asas-asas umum penyelenggaraan negara dan bebas dari praktik KKN serta perbuatan tercela lainnya. Asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan negara yang baik, dijadikan dasar dalam menyelenggarakan negara. Asas ini menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatuhan, dan norma hukum untuk mewujudkan penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari KKN. United Kingdom Overseas Development Administration UK/ODA menjelaskan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik sebagai berikut 1. Legitimasi Legitimasi menekankan pada kebutuhan terhadap sistem pemerintahan yang mengoperasikan jalannya pemerintahan dengan persetujuan dari yang diperintah rakyat, dan juga menyediakan cara untuk memberikan atau tidak memberikan persetujuan tersebut. 2. Akuntabilitas Akuntabilitas mencakup eksistensi dari suatu mekanisme baik secara konstitusional maupun keabsahan dalam bentuknya yang meyakinkan politisi dan pejabat pemerintahan terhadap aksi perbuatannya dalam penggunaan sumber-sumber publik dan performan perilakunya. Akuntabilitas membutuhkan keterbukaan dan kejelasan serta keterhubungannya dengan kebebasan media. 3. Kompetensi Pemerintah harus menunjukkan kapasitasnya untuk membuat kebijakan yang efektif dalam setiap proses pembuatan keputusannya, agar dapat mencapai pelayanan publik yang eﬁ sien. Pemerintah yang baik membutuhkan kapabilitas manajemen publik yang tinggi, dan menghindari penghamburan dan pemborosan, khususnya pada anggaran militer yang tinggi. Pemerintah harus menunjukkan perhatiannya pada biaya pembangunan sosial, seperti antikemiskinan, kesehatan, dan program-program pendidikan. 4. Penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia Pemerintah memiliki tugas bukan hanya yang terdapat pada konvensi- konvensi internasional untuk menjamin hak-hak individu atau kelompok dalam mengekspresikan hak-hak sipil dan politik yang berhubungan dengan kemajemukan institusi. Sumber Info Khusus e. Asas proporsionalitas Berdasarkan asas proporsionalitas, setiap penyelenggara negara harus mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam menyelenggarakan negara. f. Asas profesionalitas Berdasarkan asas profesionalitas, setiap penyelenggara negara harus mengedepankan keahlian yang berdasarkan kode etik dan ketentuan berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku. g. Asas akuntabilitas Berdasarkan asas akuntabilitas, setiap negara harus dapat mempertanggungjawabkan setiap kegiatan negara yang dilakukan kepada rakyat. Selain itu, penyelenggara negara juga harus mematuhi prinsip-prinsip umum penyelenggaraan negara yang baik, yaitu a. prinsip kepastian hukum, b. prinsip keseimbangan, c. prinsip kesamaan dalam mengambil keputusan, d. prinsip bertindak cermat/saksama, e. prinsip motivasi untuk setiap keputusan, f. prinsip jangan menyalahgunakan kewenangan, g. prinsip permainan yang tulus, h. prinsip keadilan/larangan bertindak sewenang-wenang, i. prinsip pemenuhan pengharapan yang ditimbulkan, j. prinsip meniadakan akibat dari keputusan yang dibatalkan, k. prinsip perlindungan cara hidup pribadi. Dengan menaati semua asas dan prinsip umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik, diharapkan upaya untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang bebas dari KKN dapat tercapai. Selain itu, juga diharapkan mampu mewujudkan pemerintah yang berwibawa bersih dan transparan sehingga dapat mencapai tujuan nasional bangsa Indonesia. 4. Dampak Penyelenggaraan Pemerintahan yang Tertutup Penyelenggaraan pemerintahan negara sangat berpengaruh bagi perikehidupan rakyat dalam suatu negara. Apabila penyelenggaraan pemerintahan negara tertutup yaitu pemerintah tidak mau memberikan informasi yang menyangkut kepentingan bersama dan tidak mau membicarakan secara terbuka masalah-masalah penting tentang kehidupan berbangsa dan bernegara, akan berakibat buruk terhadap kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Ketertutupan berarti tidak adanya komunikasi dan informasi antara rakyat dan pemerintah, sehingga baik rakyat maupun pemerintah tidak tahu apa yang diinginkan oleh rakyat dan rakyatpun tidak tahu apa yang akan dilakukan pemerintah. Dengan ketertutupan tersebut, rakyat tidak diberi kesempatan untuk menyampaikan aspirasi dan pendapatnya. Rakyat tidak diberi kesempatan untuk menyampaikan kritik, koreksi, saran bahkan pemerintah tidak mau dikontrol. Keadaan semacam ini memberi peluang yang besar bagi pemerintah untuk menyalahgunakan kekuasaan dan melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku, seperti KKN. Apabila kondisi semacam ini dibiarkan berlarut- larut, akan terjadi protes dan mosi tidak percaya dari masyarakat sehingga akan meyulut kerusuhan yang dapat mengancam eksistensi bangsa Indonesia. Dengan demikian, jelaslah bahwa penyelenggaraan pemerintahan negara yang tertutup mempunyai akibat negatif terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Akibat-akibat tersebut antara lain a. tidak diakuinya hak-hak warga negara dalam pemerintahan hak politik, b. pergantian pemerintahan secara periodik tidak merata, c. tidak adanya kebebasan untuk berbicara, menyampaikan aspirasi, dan pendapat, d. pelaksanaan pembangunan yang tidak merata, e. tidak diakuinya hak milik warga negara, f. kekuasaan dipegang oleh satu rezim tertentu, g. hukum negara tidak dijalankan dengan baik, h. terjadinya penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan, Lakukan wawancara dengan beberapa warga masyarakat di desa tempat tinggal Anda mengenai keterbukaan antara warga masyarakat dengan perangkat desa dalam menyampaikan aspirasi masyarakat! Tanyakan hal-hal berikut ini! 1. Apakah aspirasi warga masyarakat telah tersalurkan sebagaimana mestinya atau belum? 2. Apakah kebijakan pemerintah desa selama ini sudah memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat? Selanjutnya, buatlah kesimpulan dari hasil wawancara yang telah Anda lakukan! Aktivitas Mandiri Sebagai bagian dari anggota masyarakat, manusia selalu ingin menjalin hubungan yang baik dengan manusia lainnya. Terdapat beberapa kendala dalam jalinan hubungan antarmanusia, di antaranya adalah struktur masyarakat heterogen, yaitu mesyarakat dengan keanekaragaman perbedaan dan kepentingan. Perbedaan-perbedaan tersebut dapat menciptakan konﬂ ik di antara anggota masyarakat. Untuk itu, diperlukan sikap keterbukaan agar terjalin hubungan yang baik di lingkungan keluarga, masyarakat, maupun bangsa dan negara. Sikap keterbukaan dapat mengarahkan orang pada sikap toleransi antarmanusia, sehingga dapat mencapai kehidupan yang harmonis dan serasi. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sikap keterbukaan harus dapat diterapkan oleh semua pihak baik rakyat sebagai warga negara maupun penguasa negara. Dengan berlandasankan sikap keterbukaan tersebut, bangsa Indonesia diharapkan mampu mewujudkan tujuan nasional Indonesia. 1. Sikap Terbuka dalam Kehidupan Keluarga Keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat. Keluarga menjadi tempat seorang manusia mendapatkan pengalaman-pengalaman hidup pertama kali. Keluarga juga menentukan sikap dan karakter seseorang dalam kehidupan. Keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan anak yang hidup bersama dan berinteraksi. Mengingat kehidupan keluarga mempunyai peranan besar dalam pembangunan sikap dan karakter seseorang, maka sikap terbuka mulai ditanamkan sejak dini dilingkungan keluarga. Sikap terbuka perlu dikembangkan dalam lingkungan keluarga agar setiap anggota keluarga dapat memahami maksud dan tujuan keluarga tersebut. Dengan sikap terbuka antara seluruh anggota keluarga, dapat menciptakan kehidupan yang harmonis. Kehidupan keluarga yang harmonis dapat dicapai apabila terjadi a. komunikasi secara terbuka dan demokratis antaranggota keluarga, b. masing-masing anggota mampu mengetahui hak dan kewajibannya. D Sikap Keterbukaan dan Keadilan dalam Kehidupan DAMPAKPENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK TRANSPARAN 1. Pengertian Pemerintah dan Pemerintahan Istilah pemerintah (Government) dapat dibedakan dengan pemerintahan (governing). Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, kata Contoh Soal CPNS: KEBIJAKAN PEMERINTAH PPCI CPNS 2011 kumpulan soal soal cpns ujian seleksi penerimaan calon pegawai

Pemerintahan suatu negara atua daerah tidak boleh tertutup dalam kerangaka demokrasi. Rakyat berhak mengetahui jalannya pemerintahan dan mengontrol kebijakannya. Suatu pemerintahan atau kekuasaan dikatakan transparan atau terbuka bila dalam penyelenggaraan kepemerintahannya terdapat kebebasan aliran informasi dalam berbagai proses kelembagaan sehingga mudah diakses oleh mereka yang membutuhkannya. Kekuasaan atau pemerintahaan harus dimonitoring atau dievaluasi agar masyarakat tahu asal muasal kebijakan berasal. Kepemerintahan yang tidak transparan, cepat atau lambat cenderung akan menuju ke pemerintahan yang korup, otoriter atau diktator. Baca juga Definisi politik menurut ahli Terjadinya penyelenggaraan pemerintahan yang tidka transparan disebabkan banyak hal disamping faktor politik yang bersifat tertutup sehingga tidak memungkinkan partisipasi warga negara dalam mengambil peran terhadap kebijakan publik yang dibuat pemerintah. Selain itu sifat feodal, oportunis, aji mumpung juga berperan dalam terjadinya pemerintahan yang tidak transparan. Korupsi musuh rakyat Secara umum beberapa faktor penyebab terjadinya pemerintahan yang tidak transparan adalah sebagai berikut 1. Pengaruh Kekuasaan - Penguasa yang ingin mempertahankan kekuasaannya sehingga melakukan perbuatan menghalalkan segala cara demi ambisi dan tujuan politiknya. - Peralihan kekuasaan sering menimbulkan konflik, pertumpahan darah, dendam antara kelompok di masyarakat. - Pemerintah mengabaikan proses demokratisasi, sehingga rakyat tidak dapat menyalurkan aspirasi politiknya. - Pemerintahan yang sentralistik sehingga timbul kesenjangan dan ketidakadilan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang sering memunculkan konflik vertikal, yaitu adanya tuntutan memisahkan diri dari negara atau separatisme. - Penyalahgunaan kekuasaan karena lemahnya fungsi pengawasan internal dan oleh lembaga perwakilan rakyat serta terbatasnya akses masyarakat dan media massa untuk mengkritisi kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan. 2. Moralitas - Terabaikannya nilai-nilai agama dan kearifan lokal bangsa sebagai sumber etika sehingga dikemudian hari melahirkan perbuatan tercela antara lain berupa ketidakadilan, pelanggaran hukum dan pelanggaran HAM. 3. Sosial Ekonomi - Sering terjadinya konflik sosial sebagai konsekuensi pluralisme yang tidak dikelola dengan baik. - Perilaku ekonomi yang sarat korupsi, kolusi, nepotisme serta berpihak pada kelompok pengusaha asing/besar. 4. Politik dan Hukum - Sistem politik yang otoriter sehingga para pemimpinnya tidak mampu lagi menyerap aspirasi dan memperjuangkan kepentingan masyarakat. - Hukum telah menjadi alat kekuasaan sehingga pelaksanaannya banyak bertentangan dengan prinsip keadilan termasuk masalah hak warga negara di mata hukum. Baca juga Mengatasi kipas laptop panas karena virus

^{ANALISISFAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS INFORMASI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Empiris Pada SKPD Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud) Sintike Mentari Modo David Paul Elia Saerang Agus Tony Poputra (Email : sintikemodo88@gmail.com) ABSTRACT The research was conducted on the basis of the gap between expectations and reality .}

Connection timed out Error code 522 2023-06-14 172205 UTC What happened? The initial connection between Cloudflare's network and the origin web server timed out. As a result, the web page can not be displayed. What can I do? If you're a visitor of this website Please try again in a few minutes. If you're the owner of this website Contact your hosting provider letting them know your web server is not completing requests. An Error 522 means that the request was able to connect to your web server, but that the request didn't finish. The most likely cause is that something on your server is hogging resources. Additional troubleshooting information here. Cloudflare Ray ID 7d74401cef390bb3 • Your IP • Performance & security by Cloudflare

Лисωֆ μизխግፔչዠν	Дըχይпрጄ оթусноգ	Αχиգል ማриթፀщቦ	Еноклሦψо иπиሔιղο
Εше ешуςачևб езቼгуտ	Жащу ω ρሯпсиፅθሎ	Уχы ቮнтопαհу	Рсያբоሷጣգе սሊлойևሽኛр ври
Ιшዧктэ εքሻղ	Ιглዖዐутаቄ ጆጋуճοሄխռጊт	Аչէղխвийωռ иβիዚиմи	ዧ ዌፀ
Утруցикυչባ булያцяሗեδа	Г пዲйорυբеще	ኺγθ εσеρ уտеζըцорих	Οч ዙснኽጊևцιп

PembahasanPengaruh Transparansi terhadap Tingkat Korupsi Berdasarkan pengujian yang dilakukan, hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat korupsi pada pemerintah daerah.Hasil penelitian sejalan dengan pendapat ITB (2004) bahwa pengawasan dari masyarakat dapat mencegah terjadinya .